Pajak Penghasilan Pasal 23

Objek Pasal 23

Yang menjadi objek pemotongan PPh pasal 23 adalah deviden, bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf e, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21.

        Yang menjadi subjek pajak PPh pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dasar pemotongan PPh pasal 23 dibedakan antara Penghasilan Bruto dan perkiraan Penghasilan Neto. Untuk pembayaran penghasilan dalam bentuk deviden, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan, dasar pemotongannya menggunakan Jumlah Penghasilan Bruto. Untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, sebagai dasar pemotongannya adalah Jumlah Penghasilan Neto.

Penghasilan deviden adalah penghasilan yang diterima oleh para pemegang saham atau pemegang po1is asuransi termasuk pembagian dan pengembalian sisa Hasil Usaha Koperasi yang diterima pengurus dan anggota koperasi. Hal-hal selanjutnya yang termasuk dalam kategori deviden menurut versi Pasal 4 ayat 1 huruf g angka 1 sampai dengan 12 adalah sebagai berikut:

  • Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
  • Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetorkan.
  • Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran kecuali saham bonus yang berasal dan kapitalisasi agio saham baru dan revaluasi aktiva tetap.
  • Pembagian laba dalam bentuk saham
  • Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran.
  • Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan.
  • Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dan modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar yang dilakukan secara sah.
  • Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut.
  • Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi
  • Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis
  • Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi
  • Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan

Penghasilan bunga adalah suatu penghasilan yang diterima sebagai imbalan dari pihak yang meminjam uang dan/atau sebagai jaminan pengembalian utang serta merupakan imbalan yang diterima akibat mendepositokan uangnya dalam suatu lembaga keuangan dan nonkeuangan.

Penghasilan sewa adalah penghasilan yang diterima sehubungan dengan meminjamkan atau memberikan wewenang untuk menggunakan harta dan/atau fasilitas baik yang bergerak maupun tak bergerak dari satu pihak kepada pihak lainnya atas dasar suatu perjanjian maupun tanpa perjanjian.

Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan

Jenis jasa lain yang atas imbalannya dipotong pajak penghasilan pasal 23 adalah:

  • Jasa perancang bangunan, jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan,
  • Jasa pemborong bangunan,
  • Jasa akuntansi dan pembukuan,
  • Jasa pembersihan dan jasa pembasmian hama
  • Jasa penebangan hutan.

Penghasilan Royalti adalah penghasilan yang diterima sehubungan dengan kepemilikan atas hak paten, hak pengarang, hak cipta, pola, rencana, rahasia perusahaan, goodwill, dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan adanya aktiva tak berwujud (intangible assets) lainnya.

Seperti halnya aktiva berwujud (tangible assets), aktiva tak berwujud juga mengalami penyusutan yang dinamakan amortisasi. Penghitungan amortisasi sangat tergantung sekali pada harga beli atau biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh aktiva tak berwujud tersebut. Sehingga jelas bahwa untuk mendapatkan hak istimewa dan kepemilikan aktiva tak berwujud seperti hak paten dan yang lainnya, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ini menunjukkan bahwa seharusnya dalam memungut Pajak atas royalti ini(Pasal 23 ayat 1 huruf a angka3) tidak diberlakukan semena-mena atas jumlah royalti yang diterima atas pemakaian atau penjualan hak istimewanya, melainkan harus memperhatikan pula faktor pengurangnya yang berupa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh royalti tersebut. Dan perlu diingat bahwa hak istimewa atas kepemilikan aktiva tak berwujud tersebut mempunyai batas umur, yang merupakan dasar penetapan amortisasi. Sehingga nilai harta tak berwujud ini pada akhirnya akan dihapuskan  seiring dengan metode amortisasi yang akan digunakan.

PPh pasal 23 dengan PP No.29/1996 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan Bangunan.

        PPh pasal 23 UU PPh/1994 atau sesuai dengan PP No 29 Tahun 1996, kedua ketentuan ini memang mengatur tentang cara pembayaran pajak penghasilan atas persewaan, tetapi PPh pasal 23 UU PPh/1994 tidak hanya mengatur masalah persewaan tanah dan bangunan melainkan turut mengatur cara pembayaran pajak yang berhubungan dengan royalti, deviden, bunga, hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Sedangkan PP No 29 Tahun 1996 khusus mengatur tentang cara pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan.

PPh pasal 23 UU No.10/1994 dan PP No.29/1996

        Berdasarkan pasal 4 ayat 2 UU No.7/1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no.10/1994, maka untuk pembayaran pajak penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan, pelaksanaan dan pengenaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 tahun 1996. Kemudian sebagaimana yang termaktup dalam pasal 5 PP No.29/1996, Menteri Keuangan melalui surat Keputusannya No.394/KMK.04/1996 mengatur ketentuan tersebut lebih lanjut. Terakhir surat dari Dirjen Pajak dalam surat edaran No.SE-22/PJ.4/1996, yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak, dan kepada para Kepala Kantor Penyuluhan Pajak diseluruh Indonesia, turut melengkapi ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan masalah pemotongan pajak atas persewaan tanah dan bangunan.

JH mind Mind Notes