Penerima Penghasilan sebagai Subjek Pajak

Khusus untuk Pajak Penghasilan, bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan terdiri dari tiga bentuk yaitu:

  1. SPT 1721 atau lebih dikenal dengan SPT Pemotong pajak. SPT ini diisi oleh pemberi kerja untuk memperhitungkan dan melaporkan jumlah pajak terutang para pekerjanya.
  2. SPT 1770 atau lebih dikenal dengan SPT Perseorangan, yaitu bentuk SPT yang diisi oleh mereka yang mempunyai usaha disamping pekerjaan bebas lainnya.
  3. SPT 1771, atau SPT Badan usaha, yang diisi oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterimanya.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa penerima penghasilan atau biasa disebut sebagai Subjek pajak dalam perpajakan tidak lain adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan subjektif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan Kewajiban perpajakan UU No. 9 tahun 1994 pasal 1 huruf a, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan pengertian Subjek Pajak menurut UU No. 10 tahun 1994 pasal 2 ayar 1, 2, 3,dan  4, Tentang Pajak Penghasilan adalah: Orang pribadi, Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap.

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi/badan/ warisan dimulai dan berakhir pada saat:

  • Orang pribadi dilahirkan, berada atau berniat Untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
  • Badan didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia.
  • Timbulnya warisan dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.

Saat dimulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif dalam Pajak Penghasilan sangat. penting, karena Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek. Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lain, pajak langsung. Karena keadaannya yang  melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, maka penting untuk diketahui secara pasti mengenai kapan dimulainya dan kapan berakhirnya kewajiban pajak subjektif seseorang.

Selanjutnya yang dimaksud Badan sebagai Subjek Pajak menurut Pasal 2 ayat 1 UU PPh 1994 adalah badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, yakni perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya, badan usaha miik Negara dan badan usaha milik daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, yayasan dana pensiun, dan bentuk usaha lainnya. Jika kita tinjau secara umum, mengenai pengertian badan dan perbendaharaan kamus besar bahasa Indonesia maka yang dimaksud dengan badan dalam kepentingan hukum adalah:

  • Badan hukum yaitu badan perkumpulan dan sebagainya yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum: perseroan, yayasan, lembaga dan sebagainya.
  • Perseroan terbatas adalah perserikatan dagang atau perusahaan yang mempunyai modal bcrsama yang dibagi atas saham-saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas sampai nilai nominal saham yang dimiliki.
  • Perseroan Komanditer adalah peserta persekutuan dagang dan sebagainya dengan mempercayakan sebagian modal tanpa turut menjalankan perusahaan itu (hanya sebatas komanditaris atau disebut juga anggota pasif) diatur dalam bagian II dari Bab III Kitab I KUHD dari pasal 16 sampai dengan pasal 35.
  • Usaha adalah kegiatan yang dilakukan terus-menerus dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud, atau pekerjaan, perbuatan,  prakarsa. ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu.
  • Perusahaan adalah kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang memberikan jasa, dan sebagainya atau dapat juga dikatakan sebagai organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha.
  • Perusahaan Negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara.
  • Perusahaan Jawatan, unit organisasi di lingkungan departemen yang kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasinya ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.
  • Perusahaan umum adalah perusahaan yang bertujuan mengadakan usaha-usaha produktif di bidang jasa sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional.
  • Perusahaan Nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51% dan modal di negeri yang ditanam di dalamnya dimiliki oleh negara dan atau swasta nasional.
  • Persekutuan adalah tentang bersekutu, persatuan, perhimpunan, ikatan orang-orang yang sama kepentingannya, dapat juga berarti perseroan dagang, kongsi, maskapai, perserikatan (negara-negara).
  • Perkumpulan dapat berarti perserikatan, perhimpunan.
  • Perseroan Firma adalah perserikatan dagang yang didirikan untuk menjalankan usaha dagang bersama dibawah satu nama yang setiap pesertanya turut bertanggung jawab.
  • Kongsi dapat berarti persekutuan dagang, perseroan, perkumpulan, kantor tuan tanah.
  • Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan kebendaan para anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah, tidak bermaksud mencari untung. Seperti koperasi produksi, koperasi simpan pinjam dan koperasi konsumsi.
  • Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial, mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah, rumah sakit.

Penerapan Tarif Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (PPh Pasal 21)

Mengacu pada kaidah yang berlaku tentang subjek dan objek pajak orang pribadi, dimana dipisahkan secara tegas:

  1. antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri
  2. antara penghasilan teratur, penghasilan tidak teratur atau yang biasa dibayarkan sekali dalam setahun, penghasilan yang diberikan persatuan waktu atau satuan unit, penghasilan yang biasanya diterima sekali seumur hidup seperti pesangon, THR dan yang sejenis lainnya, dan penghasilan yang diterima sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh para tenaga ahli, seniman, olahragawan dan para profesional lainnya, maka penerapan tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang PPh pasal 21 juga disesuaikan dengan keadaan dan kondisi Wajib Pajak dalam mendapatkan penghasilannya.
JH mind Mind Notes